PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945
Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah
“CIVIC EDUCATION”
Dosen pembimbing :
Dra. Hj. Nanik Hanifah M. Si
Oleh:
Leni nur aini B01210008
Teguh elfan hidayat B01210009
Fadllullah B01210013
Kpi A
FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2011
PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945
Piagam madinah merupakan salah satu siasat dakwah rasul sesudah hijrah dari mekah ke madinah yaitu pada 622 M, yang memiliki maksud antara lain:
Ø untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga madinah.
Ø Menegaskan eksistensi bahwa nabi muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat rasul allah, tapi juga memiliki sifat sebagai seorang kepala negara.
Ø Rumusan yang mengatur kebebadsan beragama, hubungan antara kelompok, kewajiban mempertahankan kehidupan, dan lainya.
Naskah ini dikenal sebagai “PIAGAM MADINAH” karena merujuk kepada piagam yang berarti sebuah naskah.
Piagam madinah di buat oleh negarawan yang berkedudukan sebagai rasulullah, tentunya sarat dengan nilai-nilai kebenaran transcedental, disampingmemuat nilai morality dan hukum produk manusia.
Piagam madinah sebagai konstitusi negara madinah, memiliki kesamaan dengan UUD 1945 dalam pembentukanya dimana para pembentuknya sama-sama mayoritas beragama islam.
jenis Kategori hukum:
>Syariat yaitu :
Hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya secara jelas terdapat di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.
>Fiqih yaitu :
Hukum –hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dari dalil-dalilnya yang Al-Qur’an dan Hadist), fiqih bersifat adaptif terhadap perbedaan pendapat dan juga perkembangan zaman.
>Siyasah Syar’iyah yaitu :
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam Negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari’at agama.
Menurut Prof.A.R.Taj, dilihat dari dasar sumbernya siyasah syar’iyah dibagi menjadi dua yaitu :
(1) Siyasah Syar’iyah
(2) Siyasah Wad’iyah.
-Dasar pokok Siyasah Syar’iyah adalah wahyu atau agama, manusia dan lingkungannya.Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi kenegaraan yang berwenang. Syari’at merupakan sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
-Siyasah Wad’iyah yaitu : peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para ahli, pengalaman-pengalaman, atau aturan-aturan terdahulu yang diwariskan.
Prosedur pembentukan Siyasah Wad’iyah hendaknya memenuhi unsur-unsur berikut ini :
- Sejalan atau tidak bertentangan dengan syari’at islam.
- Kedudukan manusia sama di depan hukum dan pemerintahan
- Tidak memberatkan masyarakat untuk menegakkan keadilan, dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhi kemudharatan.
Dalam UUD 1945, memang tidak termuat dengan jelas kata islam (sama halnya dengan Isi Piagam Madinah) namun sifat/nilai keislaman tampak dengan jelas. Misalnya (Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa) dapat dipahami sebagai ungkapan-ungkapan yang mengandung prinsip monoteisme, yang dalam islam disebut tauhid, hal ini ditegaskan pada ayat (1) Pasal 29 yang berbunyi “ Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”. Berbeda dalam konstitusi Amerika Serikat, misalnya, pada pasal tambahan dan amandemen disebutkan “ Kongres tidak akan membuat undang-undang yang berkenaan dengan suatu agama”. Ini menunjukkan kesekuleran Negara Amerika Serikat.
Prinsip-prinsip umum atau pokok-pokok pikiran secara umum tertuang dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah, antara lain :
Monoteisme
Dalam Piagam Madinah konsep tauhid terkandung dalam Mukaddimah, Pasal 22,23,42,47. Pasal UUD 1945 konsep monoteisme terkandung dalam sila pertama Pancasila, pasal 9, 29.
Persatuan dan kesatuan
Dalam Piagam Madinah, hal persatuan dan kesatuan tertuang dalam pasal 1,15,17,25,37. Pada UUD 1945 disebutkan dalam sila ketiga pancasila, Pasal 1 ayat (1), pasal 35 dan 36.
Persamaan dan keadilan
Piagam Madinah mengandung konsep persamaan dan keadilan, termuat dalam pasal 13,15,16,22,23,24,37,40. UUD 1945 termuat dalam sila kelima Pancasila, pasal 27,31,33,34.
Kebebasan beragama
Tertuang dalam pasal 25 di dalam Piagam Madinah, dan dalam UUD 1945 ddisebutkan pada pasal 29 ayat (2).
Bela Negara
Hal ini tersurat dan tersirat dalam pasal 24,37,38, dan 44 Piagam Madinah. Dalam
UUD1945 disebutkan dalam pasal 30.
Pelestarian adat yang baik
Pasal 2-10 Piagam Madinah dengan jelas menyebutkan nama macam-macam kelompok dan adat kebiasaan (kebiasaan) mereka yang boleh dijalankan yaitu gotong royong, dalam pembayaran diat dan tebusan tawanan. Dalam UUD 1945 , termuat dalam pasal 32.
Supremasi Syari’at
Dalam Piagam Madinah disebutkan, penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad SAW(Pasal 23,42). Dalam UUD 1945 tidak terdapat rumusan seperti itu, keberlakuan hokum agama adalah konsekuensi logis dari pengamalan sila pertama pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.
Politik Damai dan proteksi
Konsep damai dan proteksi internal terkandung dalam pasal 15,17,36,37,40,41,47 dan sikap perdamaian secara eksternal ditegaskan pada pasal 45 Piagam Madinah. Dalam UUD 1945, politik perdamaian disebutkan dalam Pembukaan, Pasal 11, 13.
Isi UUD 1945 sesuai dan tidak ada yang bertentangan secara hakiki dengan islam. Namun memiliki perbedaan yang cukup besar terdapat pada kejelasan tentang penunjukkan terhadap syari’at agam tertentu. Dalam Piagam Madinah tertuang “ Penyelesaian (perkara perselisihan) menurut hokum Allah dan (putusan) Muhammad Rasulullah SAW. Jelas menunjukkan ke syari’at Islam. Namun dalam UUD 1945, Ungkapan “ Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “ Agama”, tidak hanya tertuju ke agama islam. Meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan, namun di dalam prinsip terdapat kesamaan, yaitu kedua konstitusi menganut paham urusan agama merupakan bagian dari urusan Negara, dan hukum agama merupakan sumber bagi hukum Negara.
Sekalipun dalam segi pelaksaan UUD 1945 masih ada kekurangan, namun kedudukan agama cukup terhormat dan sudah cukup baik. Dimana Pemerintah telah mengapresiasi banyak hukum islam ke dalam legal formal (Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, Peradilan Agama, Undang-undang Hukum Wakaf, dll). Prinsip demikian sejalan dengan Piagam Madinah yang menempatkan agama dan Negara sebagai satu kesatuan. Urusan agama dan Negara, secara tidak terpisah, menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah.
Daftar pustaka
Sukardja, ahmad, piagam madinah dan undang-undang dasar 1945 (jakarta: universitas indonesia press, 1995)
